Mengaplikasikan jasa arsitek maupun kontraktor yakni kekerabatan kerja yang membutuhkan sebuah kesepakatan yang menjaga janji masing-masing pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Entah hanya merenovasi dapur atau kamar mandi, sebaiknya pengerjaan profesi diperkuat dengan kontrak kerja.

Cocok UU Nomor 18 Tahun 1999 perihal Jasa Konstruksi pasal 22 ayat 1, kontrak kerja konstruksi setidaknya harus mencakup uraian klausul tentang sebagian hal berikut ini.

Pertama, para pihak yang terkait dengan kontrak kerja dan berisi secara terang identitas para pihak tersebut. Baca informasi tentang jasa renovasi rumah murah.

Kedua, resume profesi yang memuat uraian secara terang serta rinci perihal lingkup kerja, poin pekerjaan, dan batasan waktu cara kerja.

Ketiga, masa pertanggungan atau pemeliharaan. Klausul ini memuat perihal bentang waktu pertanggungan atau pemeliharaan yang jadi tanggung jawab penyedia jasa.

Keempat, daya ahli (bila ada). Klausul ini mengandung ketentuan perihal jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi daya ahli untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi.

Kelima, hak serta keharusan pengguna jasa serta penyedia jasa. Klausul ini berisi hak pengguna jasa untuk mendapat hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan.

Keenam, sistem pembayaran. Klausul ini berisi ketentuan perihal kewajiban pengguna jasa dalam menjalankan pembayaran hasil profesi konstruksi.
Mengaplikasikan jasa arsitek atau kontraktor merupakan relasi kerja yang memerlukan sebuah kesepakatan yang menjaga komitmen masing-masing pihak.

Ketujuh, cidera janji. Klausul ini mengandung ketetapan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak mengerjakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan.

Kedelapan, penyelesaian konflik. Klausul ini berisi ketentuan tentang tata metode penyelesaian konflik pengaruh adanya ketidaksepakatan.

Kesembilan, pemutusan kontrak kerja konstruksi. Klausul ini berisi ketetapan seputar pemutusan kontrak kerja konstruksi yang muncul pengaruh tak dapat dipenuhinya keharusan salah satu pihak.

Kesepuluh, keadaan memaksa (force majeure). Klausul ini memuat ketetapan perihal kejadian yang timbul di luar kemauan serta kesanggupan para pihak serta dapat memunculkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kesebelas, kegagalan bangunan. Klausul ini berisi ketentuan perihal keharusan penyedia jasa atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan.